PERATURAN JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA

Central Park Jakarta

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat berkembang pesat, setelah bangkit dari krisis moneter pada tahun 1998. Dalam perkembangannya, Industri Konstruksi adalah salah satu aspek yang menunjang pesatnya pertumbuhan ekonomi tanah air. Karena industri konstruksi menyerap tenaga kerja yang besar, sumber daya yang besar sehingga mendorong perumbuhan ekonomi tanah air. Sebagai buktinya, pada saat krisis moneter saja, walaupun banyak perusahaan yang gulung tikar, industri konstruksi lah yang mampu masih bertahan dan cepat pulih. 

 Tahun 2012 ini industri konstruksi terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Namun, perkembangan tersebut tidak seiring dengan peningkatan kualitas dan kinerja yang menyangkut mutu, produk, ketepatan waktu pelaksanaan, efisiensi dan efektifitas sumber daya yang dipakau, modal, teknologi, dsb yang disesiakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi. Untuk mengendalikan dan mengatur kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dan meminimalkan kerugian bagi Pengguna Jasa Konstruksi serta agar penyelenggaraan kegiatan konstruksi lebih teratur dan terarah, maka Pemerintah RI mengeluarkan beberapa kebijakan berupa PERATURAN JASA KONSTRUKSI yang berkaitan dengan sektor konstruksi di Indonesia. Daftar Peraturan Jasa Konstruksi tersebut sebagai berikut:

UNDANG UNDANG

1. Undang Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
   
   UUJK No. 18 Tahun 1999 ini mengatur kontrak proyek konstruksi di Indonesia terutama yang asal dananya berasal dari pemerintah/kas negara. UUJK mengatur hubungan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi seperti misalnya yang tertulis dalam UUJK No.18/1999 Pasal 22 ayat 2.

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pendukung atas peraturan jasa konstruksi yang tertulis dalam UU Jasa Konstruksi No 18 Tahun 1999.

1. PP No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
2. PP No. 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
3. PP No. 30/2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

PERATURAN PRESIDEN

1. Keppres 80/2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Keppres 8/2006 Membahas Keppres 80/2003

PERATURAN MENTERI

1. Kepmen PU No. 339/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi
2. Kepmen PU No. 57/2004 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
3. Kepmen PU No. 43/2007 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi

PERATURAN LEMBAGA

1. Peraturan LPJK No. 11 A/2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

Seluruh Peraturan Jasa Konstruksi di atas merupakan peraturan yang saat ini digunakan dan merupakan dasar hukum penyelenggaraan kegiatan konstruksi dalam membuat kontrak konstruksi. Untuk Mendownload Peraturan Jasa Konstruksi Indonesia, silahkan langsung saja klik tulisannya.